TERNATE — Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Ternate, Maluku Utara, berubah menjadi ruang kritik bagi pemerintah desa. Alih-alih sekadar deklarasi dukungan, sejumlah perangkat desa mempertanyakan kesiapan teknis program prioritas pemerintah pusat tersebut di lapangan.
Forum yang digelar Rabu (5/8) itu dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ternate menjadi daerah ketiga penyelenggaraan setelah Jakarta dan Sulawesi.
Lahan Jadi PR Terbesar, Bukan Sekadar Target Fisik
Persoalan pertama yang disorot adalah ketersediaan tanah untuk pembangunan fisik koperasi. Para pejabat desa menilai pemerintah pusat terlalu fokus pada target kuantitas tanpa memastikan status lahan.
"Persoalan lahan jangan dianggap sederhana. Tidak semua desa memiliki lahan siap untuk pembangunan KDKMP. Jangan sampai pemerintah mengejar target, sementara status dan lokasi lahannya belum jelas," ujar salah seorang pejabat desa dalam seminar tersebut.
Pengakuan atas hambatan ini sebenarnya sudah muncul dari Mendes PDT Yandri Susanto sebelumnya. Ia mengakui bahwa ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan koperasi di sejumlah daerah.
Bisnis Harus Jalan, Bukan Sekadar Bangunan Berdiri
Kritik kedua menyasar keberlanjutan program. Pemerintah desa menuntut agar KDKMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan konstruksi bangunan.
Koperasi dituntut memiliki kegiatan usaha yang nyata, dikelola secara profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Karena itu, percepatan KDKMP dinilai perlu dibarengi pendampingan yang memadai, penguatan kapasitas pengelola, kepastian akses permodalan, serta model bisnis yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
Hilirisasi Perikanan dan Perkebunan Jadi Kunci di Maluku Utara
Di tengah sorotan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan justru mendorong koperasi desa untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan. Instruksi ini menyasar komoditas unggulan daerah yang selama ini kerap dijual dalam bentuk mentah.
Dengan begitu, keberhasilan KDKMP tidak semata diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau bangunan yang berdiri. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi penggerak ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Forum di Ternate ini menjadi uji nyata apakah program nasional mampu beradaptasi dengan kondisi geografis dan sosial khas kepulauan di Maluku Utara, di mana akses antar-desa kerap menjadi tantangan tersendiri.
