TERNATE — Dialog publik yang digelar MUI Maluku Utara berlangsung di MTs Negeri Ternate, Kamis (10/9/2026). Wakil Gubernur Maluku Utara KH. Sarbin Sehe membuka kegiatan tersebut secara resmi. Lima narasumber dihadirkan dari kalangan akademisi, MUI Pusat, dan pemerintah provinsi.
Narasumber yang tampil yakni Prof. Dr. Faisal Nasar Bin Madi dari MUI Pusat, Dr. Herman Usman dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Abdul Azis Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Khairun, Dr. Rakhmat dari IAIN Ternate, dan Rahmat Rowo dari Kesbangpol Provinsi Maluku Utara. Diskusi dipandu Dr. Makbul, A.H. Din.
Siapa Saja yang Hadir di Forum Ternate
Peserta datang dari beragam elemen. Dosen dan mahasiswa IAIN Ternate, Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara memenuhi ruangan. Perwakilan ICMI, BKMT, Al-Irsyad, dan Muslimat turut hadir.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Erick Yusuf, memantau langsung jalannya kegiatan. Kehadiran peserta dari lintas latar belakang membuat pembahasan tidak berhenti di sisi keagamaan saja.
Menurut keterangan penyelenggara, diskusi mengerucut pada persoalan hukum, komunikasi, akademik, hingga kebijakan publik. Peserta tidak hanya mendengar paparan, tetapi aktif bertanya dan menyampaikan pandangan soal tata kelola negara dan kepentingan umat.
Mengapa Dialog Ini Digelar Sekarang
Ketua Umum MUI Provinsi Maluku Utara, Dr. H. Samlan Hi. Ahmad, menyebut dialog ini bagian dari agenda evaluasi organisasi. Evaluasi tersebut mencakup capaian program, tata kelola, administrasi kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan MUI di lapangan.
"Evaluasi tidak hanya soal capaian program, tapi juga tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan MUI di lapangan. Kita cari solusi bersama dan tetap peka terhadap permasalahan kebangsaan dan keummatan," ujarnya.
Samlan menilai kepekaan terhadap isu kebangsaan adalah bagian penting dari peran MUI. Ruang dialog terbuka diperlukan agar semua persoalan bisa dibahas dengan tetap mengedepankan persatuan dan kepentingan umat.
Wacana Federalisme Jadi Konteks Pembahasan
Dialog ini berlangsung di tengah hangatnya wacana tentang bentuk negara dan masa depan Indonesia. Tema yang diangkat secara eksplisit menempatkan federalisme sebagai salah satu pokok bahasan, berdampingan dengan perspektif kebangsaan dan keummatan.
Meski diskusi berlangsung alot, forum tetap berjalan tertib. Pembahasan tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga hukum, komunikasi, akademik, dan kebijakan publik.
MUI Maluku Utara belum merinci tindak lanjut dari dialog tersebut. Namun forum ini menegaskan posisi organisasi dalam merespons dinamika kebangsaan yang berkembang di ruang publik.
