MOROTAI — Wakil Bupati Morotai Rio Cristian Pawane, yang mewakili Bupati Rusli Sibua, menyatakan persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Prosesnya memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan, kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta kesepakatan dalam KUA dan PPAS Perubahan 2026.
Sidang di ruang rapat DPRD Morotai itu dihadiri pimpinan dan anggota legislatif, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat, agama, dan adat.
Belanja Daerah Justru Turun Rp1,73 Miliar
Di sisi belanja, perubahan APBD 2026 mencatat penyesuaian ke bawah. Anggaran yang semula Rp729.671.439.482,52 berubah menjadi Rp727.940.970.365.
Belanja itu mencakup kebutuhan operasional, pelayanan dasar dan pegawai, pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik, belanja tidak terduga, hingga transfer.
SiLPA Melonjak Jadi Rp8,9 Miliar
Pembiayaan daerah mencatat kenaikan signifikan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Penerimaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya yang semula Rp1.000.026.420 naik menjadi Rp8.905.904.643,51.
Sementara pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang daerah tidak berubah, tetap Rp33.580.333.333.
El Nino dan Petani Morotai
Rio menyoroti dampak El Nino berkepanjangan yang dirasakan warga Morotai, terutama petani. Pemkab telah membangun sumur bor, menyalurkan air bersih, membentuk relawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di desa, serta menyiapkan bibit pengganti bagi petani terdampak.
Ia mengakui berbagai upaya itu belum sepenuhnya mengganti kerugian masyarakat. Untuk penanganan jangka panjang, BPBD diminta berkoordinasi dengan BMKG agar informasi cuaca lebih akurat dan petani bisa mengantisipasi lebih awal.
Karhutla Pakai BTT, Festival Morotai Anggaran Terpisah
Penanganan Karhutla dan pelaksanaan Festival Morotai memiliki alokasi anggaran berbeda. Karhutla yang sebelumnya belum terakomodasi dalam anggaran kini menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah ditetapkan sebagai bencana daerah.
Festival Morotai tercatat sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Pemda menyebut kegiatan itu mendapat dukungan pemerintah pusat, Pemprov Maluku Utara, dan sejumlah pihak lain, termasuk penguatan infrastruktur serta konektivitas. Pemkab menilai agenda tersebut berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Arah Pembangunan Lanjutan
Dengan disetujuinya perubahan APBD, Pemkab dan DPRD Morotai menetapkan sejumlah fokus lanjutan. Cakupannya meliputi peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga masuk dalam sasaran yang akan dilanjutkan. Rio menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya seluruh fraksi, atas masukan dan catatan selama pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Ia berharap perubahan anggaran tersebut mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan memberi manfaat bagi masyarakat Pulau Morotai.
