TERNATE — Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu menyatakan rapat internal Banggar memutuskan tahapan dan agenda lanjutan pembahasan APBD 2027, termasuk jadwal rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Keputusan itu diambil sebelum pembahasan anggaran masuk ke tahap berikutnya bersama pemerintah kota.
Agenda kedua pada hari yang sama mempertemukan pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi. Forum itu dipakai untuk menghimpun masukan, menyatukan pandangan, dan mengidentifikasi persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.
Jadwal Pembahasan Bersama OPD Jadi Langkah Berikutnya
Menurut Jamian, rapat internal Banggar sudah menetapkan sejumlah agenda lanjutan. Pembahasan bersama dinas dan OPD akan menjadi tahap berikutnya sebelum APBD 2027 dibahas lebih jauh.
"Rapat pertama adalah rapat internal Banggar untuk memutuskan jadwal pembahasan APBD 2027. Kami sudah menetapkan agenda-agenda rapat selanjutnya, termasuk pembahasan bersama OPD atau dinas terkait," jelas Jamian.
Ia menilai perbedaan pandangan antar-fraksi sebagai hal wajar dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Setiap fraksi membawa aspirasi, keluhan, dan masukan yang perlu dipertimbangkan pimpinan DPRD.
30 Anggota DPRD Diminta Berpegang pada Kepentingan Publik
Koordinasi antara pimpinan dan ketua fraksi dinilai penting agar setiap kebijakan dalam pembahasan APBD 2027 tidak menyimpang dari pemahaman bersama seluruh anggota dewan. DPRD Kota Ternate beranggotakan 30 orang yang merupakan representasi masyarakat.
Karena itu, keputusan yang berkaitan dengan penganggaran daerah harus mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelembagaan atau kelompok tertentu. Jamian menegaskan hal itu sebagai pegangan dalam setiap tahapan pembahasan.
Reses Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Warga
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian sejumlah fraksi adalah tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Pelaksanaan reses selama ini menghadapi berbagai kendala di tingkat masyarakat.
Sejumlah kebutuhan dan usulan warga yang disampaikan kepada anggota DPRD dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam program maupun kebijakan pemerintah daerah. Persoalan itu kemudian dibawa ke forum pimpinan dan ketua fraksi.
"Reses ini banyak kendala yang kita hadapi di tingkat masyarakat, tetapi hampir belum memenuhi kepentingan masyarakat. Itulah yang menjadi usulan-usulan fraksi dalam rangka memenuhi kepentingan rakyat," ungkap Jamian.
Rapat pimpinan bersama ketua fraksi diposisikan sebagai langkah awal untuk mengkaji persoalan itu lebih mendalam. Pembahasan APBD 2027 diharapkan berjalan lebih terarah dengan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Kota Ternate.