SOFIFI — Gagasan perubahan nama itu disampaikan Abubakar saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di SMA Negeri 1 Tidore, mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Rabu (28/10/2026). Menurut dia, bangunan sekolah menyimpan jejak sejarah yang layak dirawat, bukan sekadar tercatat di arsip.
“Ada jejak sejarah yang melekat di dalamnya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ingatan kolektif tentang perjalanan daerah ini,” kata Abubakar.
Dari Kantor Gubernur Irian Barat ke Ruang Kelas
Bangunan yang kini dipakai SMA Negeri 1 Tidore sebelumnya berfungsi sebagai kantor gubernur. Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan pusat pemerintahan sementara di Soasio, Tidore.
Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-35, ditetapkan sebagai gubernur pertama provinsi itu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1956 tertanggal 23 September 1956. Penunjukan tersebut berkaitan dengan peran panjang Kesultanan Tidore dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia.
Selama masa kepemimpinannya, Soasio menjadi pusat aktivitas pemerintahan Irian Barat. Sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik mulai beroperasi, termasuk perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) dan layanan telekomunikasi yang terekam dalam arsip dokumentasi tahun 1957.
Setelah pusat pemerintahan berpindah ke daratan Irian Barat, bangunan bersejarah itu dialihfungsikan sebagai fasilitas pendidikan hingga kini.
Nama Tokoh Diminta Masuk Identitas Sekolah
Abubakar menilai jejak sejarah pada bangunan sekolah punya nilai penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Lingkungan pendidikan, menurutnya, bisa menjadi ruang merawat ingatan sejarah sekaligus mengenalkan tokoh yang berperan dalam perjalanan pemerintahan daerah.
Karena itu, ia meminta pihak sekolah melakukan kajian dan menyampaikan usulan perubahan nomenklatur secara resmi. Prosesnya perlu melibatkan berbagai pihak agar perubahan nama punya landasan historis dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Perubahan nomenklatur ini perlu dikaji dengan baik, berkoordinasi dengan tokoh daerah dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Harapannya, nama sekolah tidak hanya menjadi identitas administratif, tetapi juga membawa nilai sejarah dan keteladanan bagi peserta didik,” jelas Abubakar.
Jejak Sultan Zainal Abidin Syah hingga Operasi Trikora
Sultan Zainal Abidin Syah memegang jabatan Gubernur Irian Barat hingga 1961. Perjuangannya tetap tercatat dalam sejarah pembebasan Irian Barat melalui keterlibatan dalam persiapan Operasi Trikora.
Sultan Tidore ke-35 itu wafat pada 4 Juli 1967 di Ambon. Jenazahnya dipindahkan ke Tidore pada 11 Maret 1986 dan disemayamkan di lingkungan Kedaton Kesultanan Tidore.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum bagi Abubakar menghubungkan semangat persatuan nasional dengan pengenalan sejarah lokal. Warisan perjuangan pemuda 1928, ujarnya, perlu berjalan beriringan dengan pemahaman generasi muda terhadap perjalanan sejarah daerah sebagai bagian dari identitas kebangsaan.
Di lingkungan sekolah, pengenalan sejarah tidak hanya berlangsung lewat materi di ruang kelas. Nama tokoh, bangunan, dan tempat yang berkaitan dengan perjalanan pemerintahan daerah dapat menjadi pengetahuan sejarah yang dekat dengan kehidupan peserta didik.
Abubakar berharap SMA Negeri 1 Tidore memperkuat identitas sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga melahirkan generasi yang memahami sejarah, menghargai jasa pendahulu, dan bangga terhadap daerahnya. Gagasan perubahan nomenklatur itu kini menunggu kajian pihak sekolah serta proses pengajuan melalui mekanisme yang berlaku.
