MOROTAI — Sebanyak 13 puskesmas di Pulau Morotai, Maluku Utara, mengikuti kegiatan pembinaan dan pemetaan fasilitas kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan setempat. Pemetaan ini menyasar kondisi sarana, prasarana, hingga ketersediaan alat kesehatan di masing-masing fasilitas.
Pengelola ASPAK Dinas Kesehatan Pulau Morotai, M. Ariffiqrih Jakub, mengatakan kegiatan ini melibatkan penanggung jawab pengelola ASPAK dari seluruh puskesmas beserta para kepala puskesmas. “Kegiatan pembinaan dan pemetaan sarana prasarana kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi kegiatan ini kami undang PJ pengelola ASPAK di 13 puskesmas dan seluruh kepala puskesmas,” ujarnya Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut Ariffiqrih, hasil pemetaan tidak akan berhenti sebagai data mentah. Seluruh temuan di lapangan akan diteruskan ke bagian perencanaan untuk ditindaklanjuti dalam program penganggaran ke depan.
“Untuk output-nya itu akan kita ajukan dalam bentuk perencanaan. Jadi setelah pemetaan kita akan kirimkan ke perencanaan,” katanya. Dengan kata lain, setiap kekurangan fasilitas yang terdata memiliki jalur tindak lanjut yang jelas secara administratif.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi untuk memberikan pembinaan teknis kepada para peserta. Mereka antara lain adalah PJ ASPAK Provinsi dan PJ Alkes Shopi, serta perwakilan dari Shopi distribusi.
Pemetaan semacam ini menjadi krusial bagi daerah kepulauan seperti Morotai. Distribusi alat kesehatan dan perawatan sarana bangunan seringkali terkendala akses transportasi laut, sehingga perencanaan yang matang menjadi prasyarat agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
“Jadi kegiatan ini kita melakukan pemetaan terhadap kebutuhan yang ada di puskesmas yang mulai dari sarananya, prasarananya dan alat kesehatan,” ujar Ariffiqrih.
Dengan adanya pemetaan ini, Dinas Kesehatan Pulau Morotai berharap setiap puskesmas mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan berdasarkan asumsi semata. Langkah ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.