SANANA — Rombongan Dikbud Malut diterima kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 4 Kepulauan Sula. Pertemuan membahas kesiapan peserta didik menghadapi evaluasi akademik, pelaksanaan pembelajaran, dukungan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana penunjang kegiatan sekolah.
Kunjungan ke Kepulauan Sula berlangsung sebelum Abubakar dijadwalkan menyeberang ke Pulau Taliabu. Agenda di dua kecamatan itu mencakup sejumlah persoalan administrasi dan mutu pembelajaran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah sekolah di wilayah kepulauan.
Selain TKA, Dikbud Malut membahas pendampingan ARKAS, perencanaan dana BOSP dan BOSDA tahun anggaran 2025-2026, sistem pelaporan, pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
ARKAS menyangkut perencanaan dan pengelolaan kegiatan serta anggaran sekolah. Adapun BOSP dan BOSDA menjadi bagian dukungan pembiayaan pendidikan yang menuntut perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pelaporan sesuai ketentuan.
Pemutakhiran Dapodik diperlukan untuk menjaga kesesuaian data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Pengurusan NUPTK berkaitan dengan identitas resmi pendidik dalam sistem pendidikan nasional.
Agenda kunjungan turut mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, program revitalisasi sekolah, pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), serta pendidikan antiperundungan dan antitoleransi. Setiap agenda memiliki cakupan berbeda, sehingga kebutuhan sekolah dipetakan berdasarkan kondisi faktual dan program yang sedang berjalan.
Kepulauan Sula memiliki karakter wilayah kepulauan dengan Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli, dan sejumlah pulau di sekitarnya. Sanana menjadi ibu kota kabupaten. Data Satu Data Malut mencatat luas wilayah sekitar 3.304 kilometer persegi, sedangkan BPS 2025 mencatat penduduk sekitar 110.500 jiwa.
Aktivitas ekonomi daerah ini mencakup perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata. BPS mencatat produksi perikanan tangkap pada 2022 mencapai 28.012 ton.
Kondisi geografis membuat persebaran sekolah dan penduduk menjadi unsur penting dalam pemetaan layanan pendidikan. Jarak antarpulau, pilihan transportasi, dan akses menuju satuan pendidikan bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain.
Dampak faktor tersebut terhadap kehadiran dan hasil belajar memerlukan data pendukung. Kondisi pendidikan di Kepulauan Sula juga perlu ditempatkan dalam konteks kemampuan anggaran daerah.
Pada APBD Perubahan 2024, pendapatan daerah ditargetkan Rp 935,34 miliar dan belanja daerah Rp 960,87 miliar. Pada 2025, anggaran belanja daerah tercatat Rp 998,57 miliar. APBD Perubahan 2026 menetapkan pendapatan daerah Rp 660,14 miliar dan belanja daerah Rp 704,53 miliar.
Perbedaan angka itu perlu dilihat dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan perubahan APBD setiap tahun. Total belanja daerah juga mencakup beragam kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga tidak dapat dianggap sebagai anggaran khusus pendidikan.
Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 31 SMA atau sederajat, 16 SMK, dan dua SLB di Kepulauan Sula, dengan jumlah keseluruhan 49 satuan pendidikan. Data Satu Data Malut 2025 mencatat 306 guru SMA, 246 guru SMK, dan 16 guru SLB, atau total 568 guru.
Publikasi BPS "Statistik Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Sula 2024" mencatat 17 SMA, 15 madrasah aliyah, dan 16 SMK. Perbedaan angka tersebut perlu ditelaah dengan memperhatikan jenis lembaga pendidikan, tahun pendataan, cakupan wilayah, serta definisi yang digunakan setiap sumber.
Untuk mengetahui besaran dukungan keuangan bagi sekolah, diperlukan rincian alokasi pendidikan, belanja modal, program revitalisasi, bantuan operasional, serta realisasi anggaran pada setiap tahun.