TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membeberkan persoalan klasik yang dihadapi nelayan di daerah kepulauan saat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bukan hanya soal bunga, tetapi persyaratan administrasi yang berbelit dinilai menjadi tembok penghalang utama.
Menurut Sarbin, banyak nelayan di Maluku Utara yang sudah menerima bantuan mesin tangkap dari pemerintah daerah justru kesulitan mendapatkan tambahan modal untuk pengadaan bodi kapal. Pinjaman mikro antara Rp10 juta hingga Rp50 juta, yang seharusnya menjadi solusi, sering kali gagal direalisasikan karena prosedur yang tidak ramah terhadap warga kepulauan.
Ancaman Pinjol Ilegal Mengintai Nelayan
Sarbin menyoroti risiko besar jika akses permodalan formal terus dipersulit. “Pinjaman mikro Rp10 juta hingga Rp50 juta sering kali terkendala persyaratan yang rumit. Ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online atau lembaga tidak resmi yang berisiko tinggi,” ujarnya dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI di Ternate, Selasa (2/6/2026).
Karakteristik geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan disebut sebagai alasan utama perlunya skema pembiayaan yang lebih adaptif. Nelayan dan petani di daerah terpencil kerap kesulitan mengurus dokumen administrasi yang menjadi syarat pencairan KUR.
DPR: Penyaluran KUR Belum Optimal ke Sektor Produktif
Ketua Tim BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengakui bahwa penyaluran KUR di Maluku Utara masih timpang. Sektor perdagangan mendominasi, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan justru mencatatkan serapan rendah.
“Penyaluran KUR untuk sektor produktif masih kecil dan perlu akselerasi agar program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Herman. Ia menambahkan, kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus upaya mengevaluasi efektivitas penyaluran KUR di daerah.
Selain KUR, Pemprov Minta Tambahan Kuota BBM Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Maluku Utara juga menyuarakan dua permintaan tambahan kepada DPR RI. Pertama, penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Kedua, penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan agar dihitung berdasarkan pendapatan bersih, bukan omzet kotor.
Herman menegaskan, BAKN DPR RI tengah mengkaji tata kelola KUR yang lebih adaptif di berbagai daerah tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Akses pembiayaan yang mudah dan bunga rendah, kata dia, menjadi faktor krusial untuk memperkuat daya saing sekitar 65 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
