HALMAHERA UTARA — Bangunan megah di tepi Desa Tahane itu kini hanya menjadi saksi bisu. Pabrik es berkapasitas 1 ton dan cold storage 30 ton yang dibangun dengan total anggaran Rp10.526.311.970,52 tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada aktivitas operasional, tidak ada nelayan yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan ikan tersebut.
Tiga Paket Pekerjaan, Satu Nasib Sama: Mangkrak
Proyek ini dikerjakan dalam tiga paket pekerjaan terpisah pada tahun anggaran 2023. Paket pertama, pembangunan pabrik es senilai Rp1,39 miliar, dikerjakan CV Abdi Nusantara berdasarkan kontrak nomor 11/Kontrak/PPKII/APBD/DKP-MU/VII/2023 yang ditandatangani pada 6 Juli 2023 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Paket kedua berupa pembangunan sarana dan prasarana sentra kelautan senilai Rp5,36 miliar dikerjakan CV Iftih Anugerah. Sementara paket ketiga, pembangunan cold storage senilai Rp3,77 miliar, dikerjakan CV Birinoa Perkasa. Dokumen kedua proyek itu tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Dari Pokir Anggota DPRD, Berujung Bangunan Mati
Sejumlah sumber menyebutkan proyek tersebut merupakan bagian dari usulan pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024, Sahril Taher. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab fasilitas yang seharusnya menjadi solusi bagi nelayan itu tidak kunjung difungsikan.
Padahal, keberadaan pabrik es dan cold storage sangat dibutuhkan masyarakat pesisir di Malifut. Fasilitas ini dirancang untuk menjaga mutu hasil tangkapan, memperpanjang daya simpan ikan, hingga memperkuat rantai distribusi perikanan di wilayah tersebut.
Potret Kegagalan Anggaran Daerah
Kondisi ini memunculkan sorotan serius terhadap kualitas perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Nilai fantastis yang digelontorkan seharusnya berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan nelayan, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DKP Provinsi Maluku Utara maupun Sahril Taher belum memberikan keterangan resmi terkait status teknis dan pengelolaan proyek tersebut. Bangunan di Desa Tahane itu kini menjadi potret kegagalan menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
