MALUKU UTARA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut, namun belum merinci perkara yang mendasarinya. “Benar,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Penangkapan ini merupakan OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dengan diamankannya Anom, total lima bupati di Jawa Tengah telah terjaring operasi senyap lembaga antirasuah dalam kurun tujuh bulan terakhir.
Empat Bupati Sebelumnya: Dari Suap Proyek Hingga Pemerasan
Rentetan OTT di Jawa Tengah dimulai pada Januari 2026. Bupati Pati Sudewo menjadi yang pertama diamankan dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Memasuki Maret 2026, KPK menggelar dua OTT secara beruntun. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap terkait dugaan korupsi pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan tersebut.
Masih di bulan yang sama, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ikut diamankan. Dalam operasi di Cilacap, KPK mengamankan 27 orang dan 13 di antaranya dibawa ke Jakarta. Perkara ini kemudian dinaikkan ke penyidikan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya. KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Memasuki Juli 2026, giliran Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terjaring OTT. KPK menyebut penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
Penggeledahan Rumah Kontraktor di Pemalang
Setelah menangkap Anom Widiyantoro, penyidik KPK menggeledah dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Pemalang, Selasa (28/7/2026). Kedua rumah tersebut—berada di Blok B dan Blok C—langsung dipasangi stiker segel KPK.
Salah satu rumah di Blok B diketahui dihuni pria berinisial O yang berprofesi sebagai kontraktor. Sementara identitas penghuni rumah di Blok C belum diketahui. Ardi, warga perumahan, mengaku melihat sejumlah kendaraan datang sebelum penyegelan. “Tadi awalnya ibu-ibu melihat ada beberapa mobil berhenti di sekitar perempatan. Setelah saya cek, ternyata ada penyegelan rumah,” tuturnya. Ardi menambahkan, rumah di Blok C merupakan rumah kontrakan yang penghuninya jarang berinteraksi dengan warga sekitar.
Maraknya OTT di Jawa Tengah menempatkan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah kepala daerah tertinggi yang ditangkap KPK dalam satu tahun. Dalam tujuh bulan pertama 2026, KPK telah melakukan 18 kali operasi tangkap tangan terhadap pejabat dan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
