TERNATE — Kawasan transmigrasi di Maluku Utara disiapkan menjadi lumbung pangan strategis. Langkah ini menjawab tingginya ketergantungan Kota Ternate terhadap pasokan sembako dari luar daerah yang mencapai 90 persen. Pembahasan penguatan kawasan itu berlangsung dalam koordinasi program di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ternate, Jumat (21/8).
Komitmen Tata Kelola Anggaran
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi memastikan pengembangan kawasan transmigrasi diperkuat melalui tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Setelah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2025, Kementerian Transmigrasi berkomitmen mempertahankan akuntabilitas pengelolaan program pada 2026.
Tambahan Anggaran Rp 900 Miliar untuk Percepatan Pembangunan
Kementerian Transmigrasi menyiapkan tambahan anggaran lebih dari Rp 900 miliar pada 2027 untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, termasuk Maluku Utara. Kepala Dinas Nakertrans Maluku Utara Marwan Polisiri menyampaikan bahwa proposal pembangunan kawasan transmigrasi 2027 telah disampaikan kepada Kementerian Transmigrasi. Proposal itu menghimpun usulan dari seluruh kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
Mekanisasi Pertanian Jadi Kunci di Tengah Perpindahan Tenaga Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menegaskan bahwa produktivitas kawasan transmigrasi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pertumbuhan industri di Halmahera Tengah dan Pulau Obi telah mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.
"Karena itu, produktivitas kawasan transmigrasi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kita membutuhkan dukungan mekanisasi pertanian agar produksi pangan tetap berjalan di tengah pergeseran tenaga kerja ke sektor industri," ujar Samsuddin.
Percepatan mekanisasi dinilai penting agar produktivitas lahan pertanian tetap terjaga. Langkah ini sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan pekerja industri yang terus meningkat. Kawasan transmigrasi memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama beras.
Kepastian Hukum Lahan dan Konektivitas Kawasan
Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian legalitas lahan transmigrasi. Penataan hukum terhadap jual-beli dan alih kepemilikan lahan yang belum tersertifikasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hak kepada masyarakat. Langkah ini juga mencegah persoalan pertanahan di kemudian hari.
Dari sisi konektivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan melalui Dinas Kehutanan. Izin tersebut diperlukan untuk pembangunan jalan penghubung kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan.
Tim Ekspedisi Patriot Petakan Potensi 20 Titik Transmigrasi
Sekretaris Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Nirwan Ahmad Helmi menekankan pentingnya keterpaduan berbagai program. Program tersebut mencakup Transmigrasi Lokal, Karya Nusa, dan penempatan Tim Ekspedisi Patriot (TFB) dari sejumlah perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI, Unpad, dan ITS.
Tim tersebut ditempatkan di 20 titik di Maluku Utara untuk memetakan potensi investasi, komoditas unggulan, serta penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Melalui penguatan program tersebut, kawasan transmigrasi diharapkan berkembang sebagai pusat produksi pangan. Kawasan ini juga diharapkan memiliki akses dan infrastruktur yang lebih baik, serta memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
Koordinasi tersebut dihadiri Wamen Transmigrasi RI, Sekprov Maluku Utara, Sesditjen Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, para direktur dan tenaga ahli, Sekda Halmahera Utara, Sekda Halmahera Timur, Sekda Halmahera Tengah, para Kepala Dinas Nakertrans se-Maluku Utara, serta tamu undangan lainnya.
