SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan intervensi besar-besaran untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha. Langkah ini diputuskan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan pasokan pangan tetap aman di tengah tantangan distribusi antar-pulau.
Perluasan Lahan Sawah di Halmahera Utara dan Timur
Salah satu strategi jangka panjang yang dipercepat adalah penguatan produksi pangan lokal. Pemprov Maluku Utara mengalokasikan kuota cetak sawah baru seluas 10.000 hektar untuk memperkuat kemandirian pangan daerah.
Selain pembukaan lahan baru, pemerintah juga melakukan reaktivasi lahan seluas 4.600 hektar yang tersebar di wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Fokus pada sektor pertanian ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pasokan beras dari luar daerah yang sering terkendala biaya logistik.
Guna mendukung kelancaran distribusi hasil bumi dan stok pangan nasional, Bulog berencana membangun enam gudang baru di Maluku Utara. Keberadaan infrastruktur logistik ini akan memperpendek rantai distribusi ke wilayah pelosok.
Upaya Menutup Celah Stok MinyaKita di Gudang
Gubernur Sherly menyoroti kondisi stok minyak goreng subsidi atau MinyaKita yang saat ini baru tersedia 100.000 liter di gudang. Padahal, kebutuhan ideal untuk menjaga stabilitas pasar mencapai 600.000 liter.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyak Kita yang seharusnya 600.000 liter, namun saat ini baru tersedia 100.000 liter di gudang,” katanya.
Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita di Ternate, Tidore, dan Sofifi masih terjaga pada angka Rp 15.700. Pemerintah berencana memperluas cakupan distribusi subsidi ini ke delapan kabupaten lainnya agar harga di tingkat konsumen tetap seragam.
Gerakan Pangan Murah dan Pembiayaan Nelayan
Menjelang Idul Adha, Gerakan Pangan Murah akan digulirkan secara serentak di 10 kabupaten/kota. Selain menjual sembako di bawah harga pasar, pemerintah juga menyiapkan distribusi 100 ekor sapi kurban untuk masyarakat.
Di sektor perikanan, Pemprov Maluku Utara menggandeng bank Himbara untuk mempermudah akses pembiayaan. Saat ini, terdapat sekitar 700 nelayan yang sedang dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.
Gubernur Sherly menginstruksikan seluruh kepala daerah di Maluku Utara agar tidak lengah memantau pergerakan harga di pasar-pasar tradisional. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada spekulan yang memanfaatkan momentum hari raya.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Idul Adha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” tutupnya.
