MALUKU UTARA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui jumlah sebenarnya perusahaan pelat merah di Indonesia. Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, ia mengaku awalnya mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 entitas.
“Saya kira perusahaan BUMN jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih,” ujar Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/6/2026).
Dari total 1.077 entitas yang terdata, sebanyak 258 perusahaan telah berhasil dikonsolidasikan dan dilebur ke dalam induk-induk holding. Sisanya, pemerintah berencana menutup 700 hingga 800 perusahaan yang dianggap tidak efektif dan menjadi parasit bagi keuangan negara.
1.600 Jabatan Tinggi Dihapus, Negara Hemat Triliunan
Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 240 perusahaan negara telah resmi dilikuidasi. Dari proses tersebut, Prabowo membeberkan temuan mengejutkan soal biaya operasional manajemen yang membengkak.
Setiap anak-cucu usaha BUMN yang merugi rata-rata memiliki empat direksi dan empat komisaris. Artinya, dari 240 perusahaan yang sudah ditutup, negara berhasil mengeliminasi sekitar 1.600 pos jabatan tinggi yang tidak produktif.
“Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris, delapan. Dikalikan 200 lebih, ada 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Sudah rugi, minta bonus lagi,” tegas Presiden.
Dengan asumsi gaji minimal Rp50 juta per bulan untuk setiap pejabat—sementara banyak di antaranya menerima penghasilan jauh di atas angka tersebut—negara harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah setiap bulan, belum termasuk bonus korporasi. “Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” lanjutnya.
Transformasi BUMN: Efisien, Tak Ganggu Layanan Publik
Rencana pembubaran massal ini merupakan bagian dari cetak biru transformasi ekosistem BUMN. Pemerintah mengejar target konsolidasi jangka pendek untuk merampingkan seluruh klaster perusahaan negara.
Pemerintah memastikan penyusutan struktur ini tidak akan mengganggu pelayanan publik pada instrumen vital. Sebaliknya, langkah ini justru memperkuat tata kelola perusahaan yang tersisa agar fokus mencetak dividen bagi negara, alih-alih terus bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
