SOFIFI — Nazlatan Ukhra Kasuba mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar menepati komitmen Gubernur Sherly Tjoanda untuk menuntaskan akses jalan dan jembatan di Loloda Utara. Permintaan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Maluku Utara, Senin (20/7/2026), yang dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Janji Gubernur Sherly Tjoanda Kembali Diingatkan
Menurut legislator dari daerah pemilihan Halmahera Utara–Pulau Morotai ini, janji gubernur untuk membangun infrastruktur di Loloda Utara jangan sampai kembali tertunda. Ia menegaskan, saat turun ke lapangan pada reses terakhir, kondisi infrastruktur di sana masih memprihatinkan.
“Di reses terakhir saya ke sana, sepertinya masih perlu kerja keras. Saya harap ini menjadi atensi penting pemerintah provinsi agar pada anggaran 2027 jalan dan jembatan Loloda Utara menjadi prioritas,” ujar Nazlatan dalam rapat tersebut.
Keterlambatan DBH Hambat Pembangunan Puskesmas
Tak hanya soal infrastruktur jalan, Nazlatan juga menyoroti lambatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Ia menilai, keterlambatan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Banyak aspirasi warga yang diterima saat reses berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas. Namun, karena kewenangan pembangunan puskesmas ada di tangan pemerintah kabupaten, program tersebut terhambat lantaran DBH belum cair.
“DBH untuk Morotai dan Halmahera Utara mohon diperhatikan karena pembangunan sesungguhnya juga berada di kabupaten. Banyak aspirasi masyarakat terkait puskesmas yang tidak bisa dilaksanakan pemerintah provinsi karena itu menjadi kewenangan kabupaten. Pemerintah kabupaten berharap DBH mereka segera diberikan oleh pemerintah provinsi,” katanya.
DPRD Dorong Prioritas Infrastruktur dan Fiskal Daerah
Melalui penyampaian hasil reses ini, DPRD Maluku Utara berharap seluruh aspirasi dari wilayah Halmahera Utara dan Pulau Morotai bisa menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan pada APBD 2027. Nazlatan menekankan, tanpa kepastian anggaran dan kelancaran fiskal daerah, pembangunan di daerah kepulauan akan terus tertinggal.
