GALELA — Rangkaian konsolidasi Front Petani Halmahera Utara kini menjangkau Desa Kira, Barataku, dan Soakonora, setelah sebelumnya menyambangi Ngidiho dan Simau. Dalam setiap pertemuan, warga diajak menandatangani petisi yang memuat ancaman boikot jika tuntutan kenaikan harga kelapa tidak direspons serius pemerintah daerah.
Persoalan utama yang diangkat adalah harga jual kelapa yang dinilai belum menemukan titik temu antara petani, pemda, DPRD Halmahera Utara, dan PT Natural Indo Coconut Oil (PT NICO).
Perda Hilirisasi Dinilai Gagal Berdampak ke Petani
Front Petani menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hilirisasi Kelapa yang belum memberi jaminan harga layak bagi petani. Kebijakan tersebut disebut tidak berdampak nyata pada kesejahteraan, terutama dalam menjamin harga komoditas.
"Perda hilirisasi ini benar-benar gagal dijalankan oleh Pemda Halmahera Utara," demikian sikap Front Petani dalam konsolidasi di Desa Soakonora, Minggu (23/8/2026).
Tiga Skema Subsidi yang Ditawarkan ke Pemda
Sejak 15 Agustus 2026, Front Petani mengaku telah menyerahkan skema subsidi kepada pemerintah daerah. Memasuki hari kesepuluh, mereka belum mendapat kejelasan apakah usulan itu sudah dibahas di meja DPRD Halmahera Utara.
Skema pertama mengusulkan harga kelapa Rp 3.000 per buah dengan PT NICO membeli Rp 2.200, lalu pemerintah menanggung subsidi Rp 800 per buah. Skema kedua menawarkan harga Rp 2.800 per buah dengan subsidi pemerintah Rp 600 per buah. Adapun skema ketiga meminta PT NICO menaikkan harga pembelian menjadi Rp 2.300 per buah dan pemerintah memberikan subsidi Rp 500 per buah.
Front Petani menyebut pembiayaan subsidi dapat bersumber dari pajak perusahaan, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta dukungan pemerintah pusat untuk sektor pertanian.
Formula Harga dan Tuntutan Lain yang Diajukan
Organisasi petani ini juga mengusulkan formula harga yang dituangkan dalam peraturan daerah atau keputusan bupati. Ketentuan itu menetapkan harga tertinggi Rp 3.500 per buah ketika pasar menguat dan harga terendah Rp 2.800 per buah saat pasar melemah.
Mekanisme tersebut dinilai penting agar petani tidak terus berada dalam posisi rentan ketika terjadi perubahan harga pasar.
Di luar persoalan harga, Front Petani mendesak perbaikan akses jalan tani dan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi kelapa yang selama ini menjadi sumber polemik antara petani, pemerintah daerah, dan perusahaan pengolah.
Petisi yang terkumpul dari sejumlah desa akan menjadi bagian dari tekanan kepada pemerintah daerah dan DPRD Halmahera Utara agar segera mengambil keputusan. Gerakan ini menunjukkan polemik hilirisasi kelapa di Halmahera Utara belum berakhir, dan keberadaan kebijakan tersebut dinilai belum cukup jika tidak disertai kepastian harga yang layak bagi petani.
