TERNATE — Seiring meningkatnya volume pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, kebutuhan akan pengawas dan perencana proyek yang bersertifikat menjadi semakin mendesak. Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara menjawab kebutuhan itu dengan menggelar pelatihan sertifikasi bagi para ASN, khususnya mereka yang bertugas di dinas pekerjaan umum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan yang dibuka Senin (3/8/2026) ini menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) teknis agar mampu merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi pembangunan infrastruktur secara handal dan berdaya saing.
Sertifikasi Wajib bagi Setiap Tenaga Kerja Konstruksi
Ketua panitia penyelenggara, Ir. Saiful Amin, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan implementasi dari regulasi jasa konstruksi yang mengamanatkan setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi kontraktor atau konsultan swasta, tetapi juga bagi ASN yang berperan sebagai pengawas internal dan perencana di lingkungan pemerintah.
"Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang jasa konstruksi, maka sangat penting kegiatan pelatihan ini, guna memberikan pemahaman bagi mereka ASN yang ada lingkup Dinas PUPR, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota," ujar Saiful Amin dalam siaran persnya, Senin (3/8/2026).
Menjawab Tantangan Pengawasan Infrastruktur di Daerah
Selama ini, pengawasan kualitas proyek jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah di daerah kerap menghadapi keterbatasan jumlah tenaga ahli yang memiliki legalitas formal. Padahal, kesalahan perencanaan atau pengawasan sejak dini berpotensi menyebabkan kerugian negara dan menurunkan kualitas infrastruktur yang dinikmati warga.
Dengan adanya pelatihan ini, para ASN diharapkan tidak lagi sekadar mengandalkan pengalaman lapangan, tetapi juga memiliki legitimasi kompetensi yang diakui secara nasional. Hal ini sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan di Maluku Utara yang tengah gencar membangun konektivitas antarwilayah.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis Pemprov Maluku Utara dalam memastikan setiap proyek infrastruktur yang digarap menggunakan standar teknis yang tepat, sehingga hasil pembangunan lebih awet dan tepat sasaran. Tidak disebutkan secara rinci jumlah peserta maupun durasi pelatihan dalam keterangan resmi yang diterima media.
