MALUKU UTARA — Rapat yang dipimpin DPR RI itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan. Dari sisi pemerintah, hadir perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian UMKM. Mereka duduk bersama untuk mematangkan aturan yang selama ini dinanti para pengemudi dan perusahaan aplikator.
Dony menegaskan, keterlibatan Danantara dalam forum ini murni untuk memberikan perspektif industri. Ia tidak ingin regulasi yang lahir hanya melihat sisi sosial dan ketenagakerjaan, tapi juga mempertimbangkan kesehatan bisnis para aplikator yang selama ini menopang jutaan mitra pengemudi.
Bukan Pemegang Saham, Hanya Pemberi Masukan
Dony membantah anggapan bahwa Danantara ikut serta dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham perusahaan aplikator. Menurutnya, kehadiran holding investasi senilai ratusan miliar dolar itu justru untuk memastikan Perpres nanti tidak kontraproduktif dengan iklim usaha.
"Kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga Perpres yang dibuat komprehensif. Karena ini banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini," ujar Dony usai rapat.
Ia menambahkan, ekosistem ojol bukan sekadar soal transportasi. Di dalamnya ada rantai logistik, layanan makanan, hingga pembayaran digital. Jika satu sisi diatur terlalu kaku, efeknya bisa berantai ke sektor lain.
Yang Dibahas di Balik Pintu Tertutup
Meski Dony enggan membeberkan detail materi, rapat ini dipastikan menyentuh isu paling panas: skema kemitraan, perlindungan sosial pengemudi, dan formula tarif. DPR sebelumnya berjanji Perpres ini akan menjadi payung hukum yang menjawab keluhan mitra soal pendapatan yang tergerus.
Keterlibatan Danantara menambah warna baru dalam pembahasan. Sebelumnya, wacana pembentukan koperasi pengemudi dan pembatasan jam kerja sempat menjadi bahan tarik-menarik antara Kemenhub dan Komdigi. Kini, hadirnya perspektif komersial dari Danantara diharapkan bisa menjadi penengah.
Bagi publik, kehadiran Dony di meja DPR setidaknya memberi gambaran bahwa negara tidak ingin sektor ini mati. Sebaliknya, regulasi yang tengah disusun diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlanjutan investasi platform.
Belum ada jadwal pasti kapan Perpres ini diteken. Namun, dengan rapat lintas sektor yang melibatkan holding BUMN, sinyal keseriusan pemerintah untuk segera merampungkan aturan ini semakin terlihat.
