Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan tim tambahan untuk mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo agar fasilitas yang terdampak dipastikan keamanannya sebelum digunakan kembali.
Prioritas pemeriksaan diarahkan pada bangunan yang menopang pelayanan dasar masyarakat, meliputi rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Dengan begitu, kepastian keselamatan pengguna bangunan bisa segera didapatkan di tengah masa tanggap darurat.
Saat meninjau lokasi bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026), Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan warga. "Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT mendapat penambahan personel untuk memperkuat tim yang sudah berada di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026), menyusul tiga personel yang telah bertugas lebih dulu, sehingga total ada 14 personel yang akan memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, antara lain Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lain. Setelah Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terkena dampak gempa.
Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan. Dengan demikian, masyarakat dan pengguna fasilitas mendapat kepastian mengenai keamanan bangunan yang masih dibutuhkan selama masa tanggap darurat.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata sarana air minum di lapangan. Tim tidak sekadar melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan menyasar jaringan yang terdampak agar layanan air minum bisa kembali mendukung kebutuhan warga.
Sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, termasuk pengungsi. Dalam masa tanggap darurat, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian warga.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA), dengan dua unit sudah berada di lokasi dan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Selain MTA, tersedia 16 unit Hidran Umum (HU), delapan unit untuk penanganan saat ini dan delapan unit lainnya pinjam pakai dari banjir Mauponggo.
Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja masih disiagakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Kementerian PU juga tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi bisa dipenuhi cepat, termasuk memungkinkan mobilisasi prasarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Bila sumber perpipaan belum ada atau terganggu, alternatif dukungan akan disiapkan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lain sesuai kebutuhan lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan berlanjut bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini bagian dari respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
