TERNATE — Jamian menilai komunikasi antara pengurus di berbagai tingkatan masih menghadapi kendala. Persoalan yang muncul di daerah, kata dia, perlu mendapat perhatian pengurus pusat agar bisa dicarikan solusi bersama.
Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan Diklat Pendidikan Politik yang digelar DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara. Forum tersebut dihadiri tamu dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.
Fungsi DPRD Terbatas Tanpa Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Jamian menyoroti keterbatasan kader Gerindra yang menduduki jabatan di lembaga legislatif. Menurutnya, fungsi dan kewenangan anggota DPRD sudah diatur peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya butuh komunikasi dan kerja sama dengan kepala daerah.
"Sebagai unsur pimpinan di DPRD, ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan karena sudah diatur oleh aturan. Ini menjadi persoalan ketika kita ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi ruang gerak kita terbatas," ujarnya.
Jamian menjelaskan, sistem politik Indonesia berjalan dalam siklus pemerintahan lima tahunan. Karena itu, perjuangan politik harus ditempuh lewat jalur konstitusional, bukan cara-cara kekerasan.
Keberadaan kader Gerindra di posisi strategis pemerintahan daerah dinilai dapat memperkuat koordinasi antara kebijakan eksekutif dan perjuangan politik partai. Terutama untuk mendorong program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Forum DPC-DPD dan DPD-DPP Dinilai Belum Berjalan Optimal
Dalam forum itu, Jamian menekankan perlunya forum komunikasi terstruktur antara DPC dan DPD, serta DPD dan DPP. Forum tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan di kabupaten dan kota diketahui serta ditindaklanjuti pengurus di tingkat lebih tinggi.
"Kita mengakui, komunikasi antara pengurus di berbagai tingkatan terkadang masih menghadapi kendala. Padahal, persoalan yang terjadi di daerah perlu mendapat perhatian pengurus pusat agar dapat dicarikan solusi secara bersama-sama," ungkapnya.
"Harus ada forum antara DPC dan DPD, kemudian DPD dan DPP, sehingga komunikasi ini tersambung. Setiap permasalahan di seluruh kabupaten dan kota bisa kita salurkan ke DPP apabila komunikasi berjalan dengan baik," tambah Jamian.
Ia berharap persoalan yang ditemukan kader di lapangan tidak berhenti di tingkat cabang atau daerah. Semua temuan itu perlu diteruskan ke pengurus pusat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan partai.
Pemangkasan TKD hingga Lahan Koperasi Merah Putih Jadi Sorotan
Jamian juga menyinggung pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya berdampak pada upaya perjuangan politik dan pelaksanaan program di daerah. Kader Gerindra di berbagai wilayah, sebutnya, menghadapi tantangan dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Selain TKD, ia menyoroti perjuangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dukungan pemerintah daerah dibutuhkan agar program-program itu berjalan optimal, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Tanpa koordinasi dan dukungan memadai dari pemerintah daerah, perjuangan kader di lapangan berpotensi menemui hambatan. Padahal program tersebut bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat.
Jamian meminta persoalan-persoalan itu menjadi perhatian bersama di tingkat DPC, DPD, maupun DPP. Ia berharap Diklat Pendidikan Politik tidak hanya menjadi ruang pembelajaran kader, tetapi juga momentum memperkuat konsolidasi internal partai dan menyatukan langkah.
"Minimal DPP harus mengetahui setiap permasalahan yang kita temukan di lapangan. Ini penting supaya persoalan daerah bisa dibahas dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama," pungkasnya.
