TERNATE — Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax yang melonjak 32 persen, tidak hanya memberatkan 46 juta pengguna kelas menengah di Indonesia. Di Maluku Utara, kebijakan ini dinilai membuka celah bagi praktik spekulasi yang berpotensi menggerus daya beli warga dan menghambat daya saing ekonomi daerah.
Mengapa Kenaikan Pertamax Bisa Picu Inflasi di Pasar Tradisional?
Meski ekonom Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kenaikan Pertamax tidak akan berdampak besar pada biaya distribusi barang karena tidak digunakan angkutan umum, Anwar Husen memiliki pandangan berbeda. Ia menyebut pasar adalah "wilayah semak belukar" yang tak bisa dijelaskan dengan teori semata.
"Spekulan leluasa beraksi. Komoditas yang tak ada hubungannya dengan urusan BBM justru duluan naik harga. Nelayan yang melaut menggunakan BBM bersubsidi, hasil tangkapannya keburu naik duluan," kata Anwar Husen, Pemerhati Sosial sekaligus Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara, dalam keterangannya, Kamis (12/6).
Dampak Langsung: Jasa Angkutan dan Moda Transportasi Darat Paling Reseh
Anwar menyoroti bahwa asosiasi jasa angkutan selalu menjadi pihak yang paling vokal memperjuangkan kenaikan tarif di setiap momentum kenaikan BBM. Sementara itu, pengguna jasa tidak memiliki wadah yang jelas untuk menyuarakan kepentingan mereka.
"Tak ada istilah asosiasi pengguna jasa. Pengguna jasa selalu dalam posisi tak berdaya. Akselerasi dan daya saing ekonomi daerah terlalu mahal harganya untuk sekadar dibarter dengan variabel politik elektoral," tegasnya.
Risiko Pembengkakan Konsumsi BBM Subsidi
Kenaikan harga Pertamax secara otomatis mendorong pengguna beralih ke Pertalite yang harganya masih disubsidi. Anwar mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi tersebut.
"Pemda pada akhirnya adalah eksekutor. Suka atau tidak, dampak apapun akan ditanggung Pemda. Jangan biasakan mengambil keputusan dengan rumus kesepakatan. Harus ada simulasi efek kenaikan BBM non-subsidi terhadap harga barang dan transportasi," ujarnya.
Pelajaran Kemanusiaan yang Tak Kunjung Terurai
Anwar mengingatkan bahwa setiap momentum kenaikan BBM selalu menyisakan pelajaran kemanusiaan yang belum terurai. Ia menyebut realitas di meja makan kaum fakir belum cukup menyisakan pesan peduli dan empati bagi para pengambil kebijakan.
"Kenaikan BBM adalah lahan subur paling monumental bersemainya kerakusan yang belum pernah ada tandingannya. Kita masih tetap berlomba mengais untung tanpa rasa," pungkasnya.
Pemerhati sosial itu mendesak pemerintah daerah di Maluku Utara untuk segera melakukan simulasi dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap harga barang dan jasa. Ia meminta agar kebijakan pengendalian harga tidak didasari variabel politis, melainkan analisis masalah yang terukur dan berkeadilan.
