MALUKU UTARA — Jakarta, iNews.id — Presiden Prabowo Subianto membeberkan penyebab mandeknya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) di hadapan para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Penyebab utamanya bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan karena kebocoran penerimaan negara yang sangat besar.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo secara terbuka menjelaskan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah.
Kebocoran Penerimaan Negara Capai Rp2.500 Triliun per Tahun
Menurut Prabowo, potensi kebocoran penerimaan negara diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp2.500 triliun setiap tahun. Angka ini disebutnya jauh lebih besar dari kebutuhan untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara dan tenaga pendidik.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Praktik Under Invoicing oleh Pengusaha Dinilai Jadi Biang Kerok
Presiden secara spesifik menyoroti praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Modus ini dinilai sebagai salah satu sumber utama kebocoran yang merugikan negara secara sistemik.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo menegaskan.
Praktik tersebut, lanjutnya, membuat penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai tidak optimal. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program-program prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan PNS, menjadi sangat terbatas.
Pemerintah Fokus pada Perbaikan Sistem Penerimaan Negara
Pernyataan Presiden ini mengindikasikan bahwa pemerintah saat ini tengah memprioritaskan upaya perbaikan sistem penerimaan negara sebelum melakukan ekspansi belanja pegawai. Langkah penertiban dan pengawasan terhadap pelaporan transaksi ekspor-impor serta kepatuhan perpajakan menjadi agenda utama.
Dengan mengungkap data kebocoran di forum ulama, Prabowo tampak ingin membangun pemahaman publik bahwa persoalan kenaikan gaji bukan semata-mata masalah kemauan politik, melainkan terkait erat dengan integritas sistem fiskal nasional. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan atau Kementerian PANRB mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden tersebut.
